BTA kembali menjadi pilihan favorit KKN

BTA kembali menjadi pilihan favorit KKN
Oleh: Makmun Aryadi*

Baca Tulis Al-Qur’an atau lazim dikenal dengan sebutan BTA, dulunya adalah program pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemberantasan buta aksara huruf hija’iyyah yang dimanfa’atkan secara maksimal oleh berbagai perguruan tinggi yang dikemas dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN), karena perguruan tinggi-lah yang dirasa paling tepat menjalankan program ini.

Program BTA ini berakhir pada tahun 2010, di tahun itu juga aliran dana dari pemerintah bagi masing-masing perguruan tinggi selesai sampai disitu. Akan tetapi beberapa perguruan tinggi masih menganggap BTA masih dibutuhkan oleh masyarakat, alhasil sampai sekarang masih berkutat pada pemenuhan membaca dan menulis huruf hija’iyyah. Padahal masyarakat, khususnya di Jepara, sekarang ini lebih membutuhkan adanya sistem atau kinerja guna mengembangkan pendidikan yang sudah ada, baik itu pendidikan umum ataupun agama.

Kiranya ini menjadi perhatian bersama lebih-lebih pihak birokrasi kampus yang membidangi penelitian, baik untuk KKN maupun produk institusi perguruan tinggi ini. Sayogjanya sebelum kebijakan tentang tujuan KKN itu diputuskan, balai penelitian kampus jauh-jauh hari harus melakukan survei lapangan terlebih dahulu, hal ini untuk menghindari kesia-siaan KKN yang salah target.

Di tahun 2011, problematika yang muncul ditengah-tengah proses KKN berlangsung, sebagian besar respondent learning (responden pembelajaran) sudah bisa baca al-qur’an bahkan sudah mengajarkannya di mushala-mushala. Hal ini haruslah menjadi refleksi dan evaluasi untuk tahun ini. Akan tetapi pada KKN tahun 2012 ini Fakultas Tarbiyah INISNU Jepara masih mengusung tema BTA atau lebih tepatnya ”Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan BTA”.

Inovasi Baru

Fakultas Syari’ah melalui kinerja Dekanat yang baru mulai memberanikan diri untuk melakukan gebrakan dengan target KKN tahun 2012 ini. Dengan beberapa kali refleksi dan evaluasi dari tahun ke tahun, KKN bagi fakultas yang mempunyai program studi Hukum Perdata Islam ini mengusung tema ”Penyuluhan Hukum dan Menejemen Kemasjidan di Kabupaten Jepara”.

Hal ini di satu sisi menjadi sebuah jawaban atas tuntutan mahasiswa Fakultas Syari’ah yang mengidam-idamkan format KKN sesuai dengan jurusannya. Di satu sisi lainnya, ini bisa dimaknai dengan sebuah kebimbangan dari Dekanat Syari’ah ini sendiri. Kebimbangan itu terlihat pada tema yang diusung, benar penyuluhan hukum, akan tetapi lucu ketika dipadukan dengan menejemen kemasjidan. Jadinya menurut hemat penulis, tidak terjadi sinkronisasi antara dua hal tersebut.

Menejemen kemasjidan bukan harapan daripada mahasiswa atau masyarakat ini sendiri, mereka lebih ingin mengabdikan dirinya pada sisi-sisi hukum keperdataan yang memang sesuai dengan jurusannya. Sebagai contoh masalah-masalah cerai gugat yang masih berlindung di ketiak broker-broker peradilan, banyaknya nikah siri, harta gono-gini sampai pada sengketa tanah dan masih banyak lagi.

Inovasi Multitafsir

Setelah Fakultas Tarbiyah dan Syari’ah, kita melihat sejenak Fakultas dakwah yang sampai hari ini belum menentukan usungan temanya. Hal ini menimbulkan banyak tafsiran dikalangan mahasiswa dakwah ini sendiri. Tema apa yang akan menjadi kebijakan birokrasi nantinya, apa BTA? Karena mungkin masih menyakini suksesnya (katanya sih- pen) KKN tahun 2011 atau mencetuskan kebijakan KKN dengan sesuai jurusannya. Ini masih menjadi kejutan padahal KKN mulai diselenggarakan bersama tanggal 17 Januari sampai 25 Februari 2013.

Mahasiswa mempunyai tanggung jawab yang sama, yakni mengabdikan dirinya bagi masyarakatnya. Tetapi itupun sayogjanya sesuai dengan jurusan masing-masing bukan menuruti kebijakan yang berstandar pada jurusan mayoritas mahasiswa. Inilah saatnya INISNU Jepara mulai berbenah dan menata institusi bukan terlena dengan hasil yang terlihat saat ini atau ”Tawadlu’” pada oknum yang mencari kenyamanan pribadi.

*Penulis adalah mahasiswa INISNU Jepara fakultas syari'ah semester VII